A. Latar Belakang Orde Baru
Orde baru adalah suatu
tananan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negaranyang diletakkan pada
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau untuk mengoreksi pemerintahan orde lama
dan menyusun kembali kekekuatan bangsa. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan UUD 1945.
Landasan struktural dari orde baru meliputi:
a. Landasan
idiil: Pancasila
b.
Landasan Konstitusional: UUD 1945
c.
Landasan operasional:
·
Tap No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan
Supersemar.
·
Tap No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan
paham komunis di Indonesia.
·
Tap No. XX/MPRS/1966 tentang tertib hukum
berdasarkan Pancasila.
·
Tap No. XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan
Kabinet Ampera.
·
Tap No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan
kekuasan Presiden Soekarno dan pegangkatan Letjen Soeharto sebagai Pejabat
Presiden RI.
·
Tap No. XLI/MPRS/1968 tentang pembentukan
Kabinet Pembangunan.
B. Menganalisis macam-macam kebijakan Orde Baru dalam bidang
ekonomi dan politik
Bidang Politik
1. Melaksanakan
Pemilu
Pada tanggal 3 Juli
1971diselenggarakan Pemilu dengan asas LUBER (Lansung, Umum, Bebas, dan
Rahasia) yang di ikuti 10 partai yang di menangkan Golkar, urutan ke 2
Nandlatul Ulama, Urutan ke 3 Partai Muslimin Indonesia. Kemenangan golkar dalam
pemilu 1971 dikarenakan monoloyalitas PNS yang menjadi sumbangan terbesar bagi
Golkar dan adanya kekuatan Golkar yang telah mengakar kuat di masyarakat,
kekuatan tersebut terbangun karena pengaruh Golkar berperan dalam menumpas
komunisme.
2. Melakukan
Penyederhanaan Patai Politik
Dasar hukum penyederhanaan
partai politik adalah UU No.3 tahun 1975:
·
Kelompok Persatuan Pembangunan (5 Januari
1973) dipimpin oleh H.M.S Mintaredja, SH merupakan difusi dari Partai Nandlatul
Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai sarekat Islam Indonesia
(PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).
·
Kelompok Demokrasi Indonesia (11 Januari
1973) yang dipimpin Moh. Isneni
merupakan fusi dari Partai nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia
(Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dab Partai
Murba.
·
Kelompok golongan Karya yang terdiri dari
berbagai organisasi profesi.
3. Menerapkan
Dwi Fungsi ABRI
Dwi Fungsi ABRI / peran ganda ABRI
adalah peran sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta perannya sebagai
kekuatan sosial politik. Namun lebih menekakankan fungsi stabilisator dan
dinamisator, oleh karena itu dalam Pemilu 1971 TNI tidak punya hak pilih.
4. Kembali
menjadi anggota PBB
Pada masa Pemerintahan Soekarno Indonesia
keluar dari PBB karena Indonesia tidak puas terhadap tindakan PBB yang mengakui
Kalimantan Utara sebagai milik Malaysia dan ditetapkanya Malaysia sebagai Dewan
Keamanaan Tidak Tetap PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB mengakibakan Indonesia
terisolir sehingga menjadi dekat dengan Cina.
Bidang Ekonomi
1. Penyelamatan
dan rehabilitas Ekonomi Nasional
Dengan
dikeluarkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1966 tujuannya untuk mengatasi krisis dan
kemrosotan ekonomi yng melanda Indonesia sejak tahun 1955. Ada tiga progam
dalam TAP MPRS meliputi:
Progam Penyelamatan
Ø
Penerapan anggaran belanja berimbang
(belanced budget) yang nantinya diterapkan dalam APBN 1968 melalui UU no 13
tahun 1968. Yang maksudnya anggaran harus belanja berimbang adalah seimbang
antara anggaran belanja dan pendapatan Negara.
Ø
Membatasi pemberian kredit di bank dan
menghapus kredit impor.
Ø
Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran
utang luar negeri serta berusaha untuk mendapatkan pinjaman kredit baru.
Progam stabilitas dan rehabilitas
Progam
stabilitas adalah usaha untuk membendung inflasi.
Usaha
untuk membendung inflasi:
Ø
Mengatur harga dan tarif terutama harga
pangan, harga sandang dan valuta asing. Tujuannya mengurangi berbagai penyebab
tidak seimbangnya perbandingan harga dan membuat peluang bagi perusahaan untuk
menggunakan biaya sendiri.
Ø
Mengadakan operasi pajak dengan cara
menciptakan cara pemungutan pajak bagi pendapatan perseroan dan kekayaan dengan
Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang (MPO).
Ø
Memberi stimulus kepada para pengusaha agar
mau menyerahkan sebagian dari usahanya untuk sektor pajak dan ekspor.
Ø
Menerapakan UU no 1 tahu 1967 tentang
Penanam Modal Asing untuk membuka kesempatan investor asing menanam modal di
Indonesia dan untuk penanaman modal angsa sendiri diatur UU no. 6 Tahun 1968.
Progam
rehabilitas adalah usaha yang dilakukan untuk
memulihkan kemampuan berproduksi. Progam rehabilitas bertujuan memperbaiki
prasarana fisik(jalan, listrik, dll) , prasarana administratif (aparatur
negara, aturan perbankan, lembaga pengkreditan desa).
Progam
pembangunan
Tujuan dari progam pembangunan adalah
untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan UDD 1945. Trilogi pembangunan adalah tumpuan pelaksanaan Orde Baru,
meliputi:
1)
Pemerataan pembungan nasional beserta
hasil-hasilnya.
2)
Merencanakan, melaksanakan dan mencapai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3) Menciptakan
stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pembangunannasional orde baru dibagi dua
katerogi yaitu Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dan Pembangunan Jangka
Pendek (5 tahunan). Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui tahapan-tahapan
pelaksanaan Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Progam
Pelita 1 (1969-1974)
Pelita 1 menitikberatkan
pada sektor pertanian dan sektor industri yang
mendukung kemajuan
pertanian Indonesia. Tujuan:
v Meningkatkan
taraf hidup masyarakat Indonesia.
v Memfokuskan
pada pembangunan pertanian, industri, pertambangan,
rehabilitasi dan perluasan sarana dan
prasarana sosial.
Progam
Pelita 2 (1974-1979)
Pelita 2 menitikberatkan pada sektor
pertanian dan sektor industri yang mengolah bahan mentah dan menjadi bahan
baku.Tujuan :
v Tersedianya
kebutuhan sandang dan papan yang memadai.
v Tersedianya
bahan untuk perumahan dan fasilitas lainnya.
v Terwujudnya
sarana dan prasarana yang semakin terdistribusi.
v Terwujudnya
keadaan rakyat Imdonesia yang lebih baik.
v Tersedianya
lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
Progam
Pelita 3 (1979-1984)
Pelita 3 meniti beratkan
pada sektor pertanian yang menuju sektor
swasembada pangan dan
sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi
bahan jadi. Tujuan:
v Pemerataan
kebutuhan pokok rakyat pada penyedia sektor pangan.
v
Pemerataan pendidikan dasar dan penigkatan
keahlian di semua bidang.
v
Pemerataan kesempatan kerja dan usaha dengan
transmigrasi.
v
Pemerataan pendapatan dengan proyek padat
karya.
v
Melibatkan generasi muda dan wanita dalam
pembangunan.
v
Menyediakan dana bantuan pembangunan daerah
I dan II.
v Mengintensifkan
kinerja dalam penyediaan kesempatnn keadilan bagi rakyat.
Progam
Pelita 4 (1984-1989)
Pelita 4 menitikberatkan
pada sektor pertanian yang melanjutkan usaha
usaha yang menuju
swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang
dapat menghasilkan
mesin-mesin industri ringan dan berat.
Progam
Pelita 5 (1989-1994)
Pelita 5 menitikberatkan
pada sektor pertanian dan sektor industri dengan
meningkatkan kualitasnya
dengan tujuan utama ekspor.
Progam
Pelita 6 (1994-1997)
Pelita 6 menitikberatkan
pada proses menuju masyarakat yang adail dan
makmur berdasarkan
Pancasila, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang
seimbang (pertanian da
industri yang kuat) serta pembangunan bidang
bidang lain untuk
meningkatkan sumber daya manusia. Namun sebelum
mencapai target orde baru
telah jatuh.
Revolusi
Hijau
Revolusi Hijau Perubahan
secara cepat yang menyangkut masalah
pembaharuan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pertanian,
perubahan cara bercocok
tanam dari cara tradisional ke cara modern. Tokoh
Revolusi Hijau adalah
Thomas Robert Malthus. Menurutnya, pertumbuhan
penduduk lebih cepat
dibandingkan peningkatan hasil pertanian. Pelaksanaan
penelitian pertanian
disponsori oleh Ford Rockefeller Foundation. Penelitian
ini dilakukan di Meksiko,
Filipina, India, dan Pakistan. Merupakan
keberhasilan para teknolog
pertanian dalam melakukan persilangan antarjenis
tanaman tertentu
Dampak
positif revolusi hijau:
·
Munculnya tanaman jenis unggul
·
Meningkatkan pendapatan petani
·
Pertumbuhan ekonomi meningkat
·
Adanya kesadaran petani akan pentingnya
teknologi
Upaya Yang Dilakukan Pemerintah di
bidang Pertanian:
Intensifikasi
Pertanian melalui kegiatan Pancausaha Tani :
1. Penggunaan
Bibit Unggul
2. Pengolahan
tanah yang baik
3. Irigasi
yang teratur
4. Penggunaan
pupuk secara teratur
5. Pemberantasan
Hama yang intensif
Ekstensifikasi Pertanian
dengan cara memperluas lahan pertanian (membuka lahan baru) Diversifikasi
Pertanian
a) Penganekaragaman
jenis tanaman pada satu
b) lahan
pertanian melalui sistem tumpang sari.
Rehabilitasi Pertanian merupakan usaha
pemulihan produktivitas sumber
daya pertanian yang kritis, yang
membahayakan kondisi lingkungan
dengan maksud untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Dampak
negatif revolusi hijau:
a. Sistem
bagi hasil mengalami perubahan
b. Ekonomi
uang di desa makin kuat
c. Peningkatan
produksi pangan tidak dikuti oleh pendapatan petani
d. Tingginya
biaya produksi
C. Peranan negara dalam pemeritahan Orde Baru dalam segala aspek
kehidupan.
Bidang Ideologi
Untuk
menghilangkan ideologi komunis di Indonesia Pemerintah Orde Baru bertekad untuk
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun
pelaksanaannya sangat berlebihan, hal ini dibuktikan dengan:
a)
Menjadikan Pancasila sebagai ideologi
tertutup.
b) Menjadikan
Pancasila sebagai asas tunggal.
c)
Melaksanakan indoktrinisasi Pancasila secara
intens kepada seluruh rakyat Indonesia.
Bidang Politik
a)
Mengontrol partai politik.
Menyederhanakan partai peserta pemilu dan mengharuskan
mencantumkan Pancasila sebagai asasnya dan tokoh-tokoh yang menanggapi progam
pemerintah secara kritis disingkirkan.
b) Memperbesar peran golkar dan memperkecil peran partai politik
lainnya.
Dengan memperbesarkan peran golkar dimaksudkan agar pemerintah
dapat menguasai lembaga perwakilan rakyat sehingga mudah melakukan kontrol dan
untuk memenangkan setiap pemilu lima tahunan.
c) Mengatur struktur lembaga MPR dan DPR agar menguntungkan
pemerintah.
Misal dalam DPR terdapat 4 fraksi yaitu Golkar, TNI/Polri, PDI,
dan fraksi Persatuan Pembangunan yang tentu saja cenderung memihak pemerintah.
d) Tampilnya ABRI sebagai pemimpin-pemimpin daerah.
Dengan berkembangnya Dwi Fungsi ABRI lama-kelamaan menjadi
kekaryaan. Peran kekaryaan ABRI semakin masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Bidang-bidang yang sebenarnya masyarakat berperan
besar di disi oleh TNI/POLRI misal gubernur, bupati dll.
e) Membelenggu hak politik warga negara.
Pemerintah membatasi hak-hak berserikat dan berkumpul serta
membentuka badan-badan khusus untuk mengontrol masyarakat misal BKK singkatan
dari Badan Koordinasi Mahasiswa yang bertujuan untuk memudahkan kontrol pada
mahasiswa.
f) Megontrol kebebasab Pers.
Pada
waktu-waktu tertentu pers menikmati kebebasan yang longgar, apabila pada saat
tertentu ketika susanana politi memanas pengawasan terhadap pers meningkat.
Pengawasan yang ketat ini menyebabkan terjadinya kasusu pembrendelan atau
pelarangan terhadap surat kabar atau majalah fengan cara dicabutnya Surat Izin
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Beberapa Pers yang dibredel misal Harian Sinar
Harapan, Surat Kabar Prioritas, Tabloid Monitor, Majalah Tempo, Majalah Editor
dan majalah Detik.
Bidang Sosial
Menempatkan ABRI/TNI dalam posisi penting di pemerintahan
pusat maupun desa. Sehingga dengan mudah mempengaruhi dan mengawasi kehidupan
sosial masyarakat dan dibentuknya (KOPKAMTIB) singkatan dari Komando Operasi
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dengan tugas:
v Memulihkan
keamanan dan ketertiban akibat-akibat pemberontakan PKI serta kegiatan-kegiatan
subversif dan ekstrim lainnya.
v
Mengamankan kewibawaan pemerintah dan
alat-alatnya dari pusat sampai daerah untuk menjamin kelangsungan hidup
Pancasila dan UUD 1945.
Bidang Kebudayaan
Bidang
kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan nasional akan dihapus.
Pemerintah juga mengawasi secara ketat kerja dan produksi kebudayaan. Karya
seni di awasi pemerintah seperti pertunjukan seni, puisi, lagu. Apabila
mengandung kritikan terhadap pemerintah akan di larang.
Bidang Ekonomi
Pembangunan
ekonomi mengalami kemajuan pesat meskipun demikian Orde baru banyak merampas
tanah milik rakyat, merambah dan menggunduli hutan. Namun perekonomian hanya
hanya bertumpu pada sekelompok kecil saja sehingga suwaktu krisis tahun 1997
melanda perekonimian Indonesia menjadi hancur.
Bidang Pertahanan dan Keamanan
Pertahan
dan keamanan cukup kuat karena TNI/POLRI merata di seluruh negara Indonesia
baik di perkotaan maupun dipedesaan. Sehingga apabila terjadi kondisi yang tidak baik dapat bergerak dengan cepat.
Bidang Agama
Selama Orde Baru hanya mengakui lima
agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha). Agama-agama lain di
larang, orang yang tidak beragamapun dilarang. Jadi semua orang harus beragama
tetapi agamanya harus di isi dengan salah satu agama resmi tadi. Tokoh-tokoh
agama di awasi gerak-geriknya.
D. Menguraikan
dampak yang terjadi akibat pemerintahan Orde Baru baik positif maupun negatif.
Dampak positif:
a. Pembukaan
lapangan kerja baru bagi masyarakat.
b. Meningkatkan
pendapatan nasional.
c.
Fasilitas umum terpenuhi sehingga segala
sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
d. Terjadinya
perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri sehingga kegiatan ekonomi
semakin banyak.
e. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana
dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.
f.
Indonesia mengubah status dari negara
pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri
(swasembada beras)
g. Penurunan
angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
h. Penurunan
angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin
meningkat.
Dampak
negatif:
a. Meningkatkan
urbanisasi.
b. Terjadinya
pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan.
c.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan
(Marginalisasi sosial)
d. Menimbulkan
konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
e. Pembagunan
yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan
masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata
f.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis
dan berkeadilan.
g. Meskipun
pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi
sangat rapuh.
Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya
kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar
seperti Riau,